PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa dr. PETRUS BOLI, Sp.S. M.Kes selaku Direktu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bengkayang periode tahun 2009 s/d 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : SK. 821.23/385/BKD-C Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang tanggal 28 Desember 2009 sebagaimana Surat Pernyataan Pelantikan No : 821.23/03/BKD-C tanggal 30 Desember 2009, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. FLORENSIUS GOGOL, S.K.M., Alm Selaku mantan Bendahara RSUD Kab.Bengkayang (berdasarkan Surat Kematian yang diterbitkan oleh Nomor : 474/02/IV-Pem yang ditandatangani oleh Hery Setiyono,S.STP.,M.Si. selaku Camat bengkayang tanggal 23 Februari 2022) pada tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2010, bertempat di RSUD Kab. Bengkayang yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo Nomor 20 Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu bersama dengan Sdr. Florensius Gogol, S.K.M., Alm secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan cara menyetujui pencairan anggaran insentif jasa medik, paramedik dan non-medik Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Kab. Bengkayang tahun 2010 yang tidak didukung dengan Peraturan Kepala Daerah, namun hanya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bengkayang Nomor: 359/RSU-BKY/I/2010 tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 Januari 2010 dan 2 (dua) lampiran dengan Nomor: 359/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 dan Nomor: 539/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 yang Terdakwa tandatangani, dan jumlah pencairan Insentif tersebut melebihi persentase yang ditetapkan dalam ketentuan berlaku sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp924.466.199,- (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penganggaran Insentif Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2010 Nomor: PN.01.03/7/PKKN/IPW.II/ITKAB-2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Bengkayang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: --------------
 

• Bahwa Terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bengkayang pada tahun 2010  yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kab.Bengkayang melalui Sekretaris Daerah Kab.Bengkayang dikarenakan status RSUD Kab.Bengkayang masih merupakan lembaga teknis daerah yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Daerah Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bengkayang Bab VI Lembaga Teknis Daerah bagian pertama kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang berbunyi ” Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah, sehingga dalam pengelolaan anggaran RSUD Kab.Bengkayang mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran RSUD Kab. Bengkayang harus melalui kas daerah Kab.Bengkayang karena belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). RSUD Kab.Bengkayang baru berstatus sebagai BLUD sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 486/setda/tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.

• Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Kab.Bengkayang sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengelola anggaran rencana pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bengkayang nomor 1.02 02 00 00 4 tanggal 03 Februari 2010 dengan mata anggaran 1.02.02.01 4.1.2.01.01., dan anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan yang dianggarkan untuk pemberian Insentif jasa medik, paramedik dan non-medik sebesar Rp1.196.960.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bengkayang Nomor : 1.02.02011952 tanggal 03 Februari 2010  dengan mata anggaran 1.02.1.02.02.01.19.5.2.2.03.15., yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2010.

• Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Florensius Gogol untuk memberikan insentif kepada Pegawai, Dokter, Tenaga Medis dan Honorer RSUD Kab.Bengkayang sebanyak 145 orang, melakukan proses pencairan anggaran belanja jasa pelayanan Kesehatan untuk insentif jasa medik, paramedik, dan non medik sebesar Rp959.466.199,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan cara Terdakwa menandatangani Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang sebelumnya dibuat oleh Sdr.Florensius Gogol,Alm dengan Nomor: 359/RSU-BKY/I/2010 tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bengkayang T.A. 2010 tanggal 04 Januari 2010 dan 2 lampiran dengan Nomor: 359/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 dan Nomor: 539/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 yang dipergunakan sebagai dasar proses pencairan namun Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut tanpa terlebih dahulu memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bupati Bengkayang tahun 2010 terkait Penetapan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, tetapi dalam Surat Keputusan Direktur yang ditanda tangani oleh Terdakwa tersebut mengacu kepada Peraturan Bupati Sintang Nomor  5 tahun 2010 tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan dengan Menggunakan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang tahun 2010, selanjutnya Sdr.Florensius Gogol, Alm mempersiapkan syarat-syarat administrasi pada setiap proses permohonan pencairan sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 yaitu sebanyak 9 kali permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr.Florensius Gogol, Alm, yang selanjutnya syarat-syarat permohonan pencairan tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Bengkayang kemudian DPKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu:

• Bahwa  seharusnya Terdakwa bersama Sdr. Florensius Gogol (Alm) dalam mencairkan anggaran belanja jasa pelayanan Kesehatan untuk insentif jasa medik, paramedik, dan non medik berdasarkan anggaran rencana pendapatan retribusi sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang telah ditetapkan dalam  Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) RSUD Kab.Bengkayang dengan ketentuan sebesar 5% yaitu sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga pemberian insentif kepada Pegawai, Dokter, Tenaga Medis dan Honorer tersebut telah melebihi ketentuan karena yang telah dicairkan sebesar Rp959.466.199,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagaimana ketentuan  yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu kelebihan bayar insentif hasil retribusi jasa pelayanan Kesehatan T.A 2010 RSUD Kab.Bengkayang adalah sebesar Rp924.466.199,- (Rp959.466.199,00-Rp35.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur RSUD Kab. Bengkayang T.A. 2010 terhadap pencairan anggaran insentif hasil retribusi jasa pelayanan kesehatan tersebut telah menandatangani Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 359/RSU-BKY/I/2010 tentang Penetapan Penggunaan Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bengkayang T.A. 2010 tanggal 04 Januari 2010 dan 2 lampiran dengan Nomor: 359/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 dan Nomor: 539/SK/RSU-BKY tanggal 4 Januari 2010 untuk mencairkan anggaran insentif jasa pelayanan kesehatan dari hasil retribusi tanpa berdasarkan Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Bupati Bengkayang) yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi ”Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah”.

•  Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang berbunyi ”Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)” namun RSUD Kab. Bengkayang pada tahun 2010 belum merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dalam pengelolaan anggaran, Terdakwa selaku Direktur RSUD Kab. Bengkayang sekaligus Pengguna Anggaran (PA) tidak diperbolehkan mengelola seluruh anggaran secara langsung, namun Terdakwa tetap mengelola anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan untuk insentif jasa medik, paramedik dan non medik secara langsung dengan melakukan proses pencairan bersama Sdr. Florensisus Gogol (Alm), perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi ”penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran”.

• Bahwa pemberian insentif jasa medik, paramedik dan non medik sebesar Rp959.466.199,- (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi ”besarnya insentif ditetapkan paling tinggi : a. 3% (tiga per seratus) untuk provinsi; dan b. 5% (lima per seratus) untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi”.

• Bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Kab. Bengkayang sekaligus Pengguna Anggaran (PA)  bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IX Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 99 yang berbunyi:

1. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
2. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

• Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp924.466.199,- (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penganggaran Insentif Hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kab. Bengkayang T.A. 2010 Nomor: PN.01.03/7/PKKN/IPW.II/ITKAB-2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Bengkayang.