PRIMAIR

------ Bahwa Terdakwa PAJAR ANUGERAH baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi MISBAR (dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti tetapi sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di Kantor Desa Mengakalang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakyaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa PAJAR ANUGERAH diangkat sebagai Sekretaris Desa Mengkalang sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mengkalang, dengan susunan sebagai berikut :

• Sekretaris Desa                           : PAJAR ANUGERAH
• Kasi Pemerintahan                     : ADE PUTRA
• Kasi Kesejahteraan                    : MOHTAR YAHYA
• Kaur Keuangan                           : URAY FATTRA MEGA DEWANTA
• Kaur Perancanaan                      : RONARIO
• Kaur Umum                                  : IRA SUSILA
• Kepala Dusun Harapan Jaya    : ANDI
• Kasi Pelayanan                           : DEVI LESTARI
• Kepala Dusun Berkah : SAIDI YUSUF

• Selain itu Terdakwa PAJAR ANUGRAH pun menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD} berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 12 tahun 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2022,  dengan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang telah disadur kedalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut :

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
4. mengoordinasikan penyusunan rancangan
5. peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
6. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
7. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

      a.    melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

                    b.   melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

                    c.   melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Bahwa dalam proses atau Sistem pencairan anggaran yang dilakukan oleh perangkat atau kaur keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan cara sebagai berikut :

1. Penyaluran dan Pembayaran Penyedia Barang/Jasa di Bawah Rp.1.000.000,-.

1. Kaur keuangan atau Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
2. Kaur keuangan atau Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui Kepala Desa.
3. Kaur keuagan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setia pelaksanaaan kegiatan anggaran sesuai dengan priode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA/DPPA.
4. Sekertaris Desa melakukan verifikasi SPP yang diajukan Kaur keuangan dan Kasi Pelaksanaka Kegiatan.
5. Kepala Desa menyetujui SPP yang telah di Verifikasi oleh Sekertaris Desa yang selanjutya diserahkan kepada Kaur keuangan.
6. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
7. Pengunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

1. Pengeluaran dan pembayaran penyedia barang/jasa paling sedikit Rp.1000.000,-

1. Kaur keuangan atau kasi pelaksana kegiatan melakukan pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
2. Dalam setiap pengajuan SPP Sekdes berkewajiban untuk :

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut;
4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

1. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekdes.
2. Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
3. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

• Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik/kontruksi, saksi MISBAR selaku Kepala Desa mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Mengkalang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Pengelola Kegiatan ABDes Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022 tertanggal 03 Maret 2021, telah ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)  ABDes Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Dimana berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya No. 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, TPK mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 1 angka 18

“Tim Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

Pasal 9

1. Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan kontruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/ a tau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pasal 14

1. TPK wajib monitoring atas kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran. …………

1. Pembayaran atas pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/ a tau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. 1. 1. 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan buki yang lengkap dan sah; dan
            2. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 19

1. TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
2. TPK wajib membuat pertanggungjawaban basil pekerjaan kegiatan kcpada kepala desa selaku PKPKDes
3. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada kepala desa.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Mengkalang Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mengkalang Tahun Anggaran 2022, telah menetapkan APBDes Desa Mengakalang sebesar Rp 1.682.094.000 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Puluh empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa proses pencairan anggaran APBDes Desa Mengakalang Tahun 2022 tersebut dimulai dari  penerbitan SPP atas adanya usulan dari PPKD/ Kasi pelaksana dengan cara penginputan ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (sikeudes) dengan melampirkan kwitansi pembelian, kemudian dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa sebelum disetujui oleh Kepala Desa dan setelah disetujui oleh Kepala Desa, maka pencarian dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalimantan Barat dan langsung dibayarkan ke rekening Penyedia, tata cara penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) Bank Kalbar, yaitu dimulai dengan terdapatnya 3 (tiga) user id yang dipegang oleh 3 orang yaitu :
  1. User maker yang dipegang oleh Kaur Keuangan,  yang bertugas untuk menginput pembelanjaan sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kedalam aplikasi CMS Bank Kalbar
  2. User releaser yang dipegang oleh Sekretaris Desa yaitu Terdakwa PAJAR ANUGERAH dimana setelah penginputan oleh user maker selesai, maka Terdakwa bertugas untuk mengecek apa yang dinput oleh Kaur Keuangan/user maker telah sesuai, setelah itu user releaser menerima OTP (one time password), kemudian jika sudah sesuai dan sisetujui maka user releaser menginput OTP tersebut kedalam Aplikasi CMS Bank Kalbar, sehingga secara otomatis pembayaran langsung ditransferkan kepada penyedia.
  3. User Admin yang dipegang oleh Kepala Desa. Saksi MISBAR, bertugas untuk mengendalikan/memantau user maker dan user releaser dalam proses pelaksanaan pembayaran
• Bahwa pada kenyataanya dengan maksud memperkaya diri sendiri, terdakwa PAJAR ANUGERAH tidak melakukan pencairan sebagaimana yang seharusnya, melainkan terdakwa PAJAR ANUGERAH melakukan pencairan dana APBDes Desa Mengkalang tahun anggaran 2022 tersebut tanpa melalui mekanisme penerbitan SPP dalam aplikasi Sikeudes, serta tidak didukung dengan bukti belanja dan tidak dibayarkan langsung kepada penyedia, dimana Terdakwa PAJAR ANUGERAH sekitar bulan April 2022 meminta id dan password user maker yang pegang oleh Kaur Keuangan yaitu Saksi URAY FATTRA dengan alasan untuk mempermudah transaksi pembayaran selanjutnya Terdakwa PAJAR ANUGERAH menginput sendiri data/belanja yang akan ditransaksikan ke dalam aplikasi Cash Management System (CMS) menggunakan user maker, dan melakukan verifikasi dan menyetujui transaksi yang dibuatnya sendiri tersebut dengan memasukan OTP kedalam aplikasi CMS Bank Kalber,
• Bahwa terdakwa PAJAR ANUGERAH tidak mentransferkan uang kepeda penyedia barang/jasa namun mentransferkan uang pembelanjaan dari Rekening Kas Desa Mengkalang dengan nomor rekening 1301001360 ke Rekenig PPKD yaitu Saksi DEVI LESTARI (kasi Pelayanan) dengan nomor rekening 1521098445, saksi IRA SUSILA (Kaur Umum) dengan nomor rekening 1162107956  dan URAY FATTRA (Kaur Keuangan) dengan nomor rekening 1162107921, untuk selanjutnya meminta PPKD tersebut mentransferkan kembali kepada terdakwa PAJAR ANUGERAH di Bank Kalbar dengan nomor rekening 1152661319 dan Bank BCA terdakwa PAJAR ANUGERAH dengan nomor rekening 1711204917, setelah uang pembelanjaan masuk kedalam rekening terdakwa kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit judi online.
• Bahwa berdasarkan penelusuran rekening koran, Rekening kas Desa Mengkalang, PPKD (saksi DEVI LESTARI, Saksi IRA SUSILA dan Saksi URAY FATTRA), Kepala desa (Saksi MISBAR) dan Terdakwa PAJAR ANUGERAH, terdapat 88 (delapan puluh delapan) transaksi belanja dari 8 (delapan) kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut:

• Bahwa pembayaran 88 (delapan puluh delapan) transaksi belanja dari 8 kegiatan sebagaimana di atas, terdapat aliran dana kepada terdakwa PAJAR ANUGERAH,  Kepala Desa Mengkalang yaitu saksi MISBAR, saksi URAY FATTRA  (Kaur Keuangan), saksi DEVI LESTARI (Kasi Pelayanan) dan saksi IRA SUSILA (Kaur Umum), dengan rincian sebagai berikut :

yang mana terhadap uang sebesar Rp 278.218.034,00 yang diterima oleh Terdakwa PAJAR ANUGERAH tersebut dipergunakan oleh dirinya untuk keperluan pribadi dan deposit judi online ke nomor rekening atas nama :

• Prigi Aris Sandi
• Nur Iswatul Rochmi
• Rizky Setiawan
• Dela Sari
• Adi Putra Wijaya
• Roy Marcahyo
• Azhar Fauzi Nasuti
• Junita Nur Ajijah
• Akhmad Zudi Mustof
• Indra Putra Sutard
• Salman Sutanto
• Nur Indah Sari
• Lenny Marlina
• Yenny Nuraini
• Anwar Basri
• Yanti Priyanti
• Endang
• Gilang Gumilar
• Sri Hartati
• Bagas Dwi Adiyanto

Bahwa selain pembayaran 88 (delapan puluh delapan) transaksi belanja dari 8 kegiatan, dengan cara yang sama Terdakwa PAJAR ANUGERAH melakukan pencairan terhadap dana rekening Kas Desa dengan alasan perjalanan Dinas (SPPD) dimana Anggaran Perjalan dinas berdasarkan APBDes Mengkalang tahun 2022 adalah sebesar Rp. 41.040.000,- (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) dengan tanpa melalui mekanisme SPP dalam Siskeudes dan melakukan penginputan sendiri oleh terdakwa PAJAR ANUGERAH melaui Aplikasi CMS Bank Kalbar dengan menggunakan user maker dan user releaser selanjutnya ditransferkan kepada Terdakwa PAJAR ANUGERAH dan Aparat desa dengan melebihi mata anggaran yang tersedia yaitu sebesar Rp. 185,909,500,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp. 144.869.500,- (seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

• Bahwa kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang diterima oleh Terdakwa PAJAR ANUGERAH sebesar Rp 125.209.500.00 sebagaimana di atas, juga dipergunakan oleh Terdakwa PAJAR ANUGERAH untuk keperluan pribadi dan deposit judi online ke nomor rekening atas nama :

• Prigi Aris Sandi
• Nur Iswatul Rochmi
• Rizky Setiawan
• Dela Sari
• Adi Putra Wijaya
• Roy Marcahyo
• Azhar Fauzi Nasuti
• Junita Nur Ajijah
• Akhmad Zudi Mustof
• Indra Putra Sutard
• Salman Sutanto
• Nur Indah Sari
• Lenny Marlina
• Yenny Nuraini
• Endang
• Gilang Gumilar
• Sri Hartati
• Bagas Dwi Adiyanto
• Mustofa
• Haryanti
• Aris Saputra
• Arip
• Darwis
• Harjiman
• Mutiara Fadilah
• Landri Zahara
• Saripah Wati
• Malla Ziella

• Bahwa Terdakwa PAJAR ANUGERAH dalam melakukan pencairan terhadap 88 (delapan puluh delapan) transaksi belanja dari 8 kegiatan dan pencairan anggaran penjalanan dinas seharusnya dilakukan persetujuan dan pemantauan oleh Kepala desa Mengkalang yaitu saksi MISBAR supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun kenyataanya Kepala Desa Mengkalang yaitu Saksi MISBAR tidak melaksanakan tupoksinya dimana saksi MISBAR sendiri pun melakukan kegiatan fisik atau kontuksi tanpa melalui mekanisme sebagaimana seharusnya yaitu dengan cara Terdakwa PAJAR ANUGERAH atas perintah dari Saksi MISBAR melakukan pencairan anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 004 RW 002, Jembatan I RT 003 RW 002, Jembatan RT 001 RW 001, Jembatan  II RT 003 RW 002  dan Turap RT 003 RW 002 tersebut tanpa melalui mekanisme penerbitan SPP dalam aplikasi Sikeudes dan tidak didukung dengan bukti belanja serta tidak dibayarkan langsung kepada penyedia, dengan cara Terdakwa PAJAR ANUGERAH memegang dua user aplikasi Cash Management System (CMS) sekaligus yaitu user maker dan user releaser, kemudian Terdakwa PAJAR ANUGERAH mengupload sendiri data/belanja yang akan ditransaksikan ke dalam aplikasi Cash Management System (CMS) lalu melakukan verifikasi dan menyetujui transaksi yang dibuatnya sendiri tersebut dengan memasukan OTP, yang mana setelah disetujui, pembayaran langsung otomatis dikirimkan dari Rekening Kas Desa Mengkalang ke rekening atas nama Saksi MOHTAR YAHYA (Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat), yang mana kartu ATM atas nama Saksi MOHTAR YAHYA tersebut ternyata dipegang oleh Saksi MISBAR, sehingga uang pembangunan fisik atau kontruksi dikuasai oleh saksi MISBAR dan dalam melakukan pekerjaanya tidak melibatkan TPK melainkan dikerjakan sendiri oleh saksi MISBAR. Sehingga terdapat pekerjaan fisik yang tidak sesuai volumenya sesuai RAB dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan sama sekali sebagai berikut :
  1. 1. Pekerjaan/kegiatan terdapat kekurangan volume atas 5 Belanja/Kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 
        1. 1. 1. 1. Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 004 RW 002

Bahwa di dalam APBDes Desa Mengakalang Tahun 2022, terdapat alokasi anggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pekerjaan Umum, Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 004 RW 002, dengan rincian RAB sebagai berikut :

Dalam pelaksanaanya Saksi Misbar tidak melibatkan TPK melainkan Pekerjaan Jembatan RT 004 RW 002 dikerjakan oleh saksi JAENUDIN yang bergotong royong dengan masyarakat RT. 004 RW 02 dengan mengambil bahan bahan bekas dari jembatan lama yang sudah di bangun yaitu kayu belian bekas dimana saksi MISBAR selaku Kepala Desa memberikan bahan bahan berupa semen, pasir, besi 6 sebanyak 3 batang dan pembangunan jembatan tersebut dikerjakan selama 2 (dua) hari dan tidak memberikan upah terhadap pekerjan hanya memberikan uang konsumsi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tenaga ahli konstruksi,  volume yang terpasang pada Kegiatan Pembangunan Jembatan RT 004 RW 002 adalah sebagai berikut :