Kesatu

-----------Bahwa, terdakwa PHAM VAN SU yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KG 9269 TS bersama-sama dengan VO VAN DUOC (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KG 9464 TS pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 05.56 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 03º 09.820’ N / 104º 53.760’ E sesuai GPS atau 03° 09’ 49” LU - 104° 53’ 46” BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizian Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)

D A N      

KEDUA

Bahwa, terdakwa PHAM VAN SU yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KG 9269 TS bersama-sama dengan VO VAN DUOC (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KG 9464 TS pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 05.56 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara yaitu pada posisi koordinat 03º 09.820’ N / 104º 53.760’ E sesuai GPS atau 03° 09’ 49” LU - 104° 53’ 46” BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9