| Kembali |
| Nomor Perkara | Pemohon | Termohon | Status Perkara |
| 3/Pid.Pra/2022/PN Ptk | 1.EVRI PRAYOGA ALIAS ALAM BIN HAIROMAN 2.SYAID RUKHAN HALVIANSYAH ALIAS RUKHAN |
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 28 Jul. 2022 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | ||||||
| Nomor Perkara | 3/Pid.Pra/2022/PN Ptk | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 28 Jul. 2022 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Pemohon |
|
||||||
| Termohon |
|
||||||
| Kuasa Hukum Termohon | |||||||
| Petitum Permohonan | Pontianak, Juli 2022 Kepada Yth., Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq.Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Jl. Slt. Abdurrahman No.89, Kota Pontianak Di – Pontianak Perihal : Permohonan Praperadilan Dengan hormat, Yang bertanda – tangan dibawah ini: --------------------------------------------------------- ERICKSON PASARIBU, S.H. Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Tanjung Batu Harapan No. 35 Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2022 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA------------------------------------------------------------------- Bahwa PARA PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN di Pengadilan Negeri Pontianak sehubungan dengan Penetapan sebagai TERSANGKA dengan dugaan sindikat peredaran narkotika jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat atas diri PEMOHON di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak:------------------------------ Nama : EVRI PRAYOGA ALIAS ALAM BIN HAIROMAN Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Tempat / Tgl.Lahir : Sebubus, / 14-04-2002 Agama : Islam Pekerjaan : SMA (Tamat) Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal / kediaman : Desa Sebubus, Melati, Kec. Paloh, Kab. Sambas
Nama : SYAID RUKHAN HALVIANSYAH ALIAS RUKHAN BIN SYAID RIDWAN Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Tempat / Tgl.Lahir : Ranai, / 25-07-2002 Agama : Islam Pekerjaan : SMP (Tamat) Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal / kediaman : Batu Hitam Gang Hassanuddin No. 16/17 Kec. Bunguran Timur Kota Ranai Provinsi Riau. untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHON; ---------------------------------------------- Dengan ini Para Pemohon mengajukan pemeriksaan Praperadilan atas pelanggaran-pelanggaran HakHak Asasi Para Pemohon serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materil penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 38, dan 39 KUHAPidana yang telah dikenakan atas diri PARA PEMOHON, yang dilakukan oleh: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Parit Haji Husin II Komplek Alex Griya Permai III Blok F Nomor 1 Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut TERMOHON; ---------------- Bahwa adapun dasar permohonan pemeriksaan Praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------- 1. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN ---------------------------------- Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya diatur dalam KUHAP, yang mana merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ------------------------------------------ Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :----------------------------------------------------------------- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:---------------------------- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka------------------------ 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan--------------------------------------------- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan-----------------
2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:----------------------------------------------------------- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:---------------------------- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka------------------------
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:-------------------------------------------------------Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:------------------------------
4. Bahwa Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparatur penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut ”terobosan hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini-------------------------------- 5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :--------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :----------------------------- Mengadili,------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan :--------------------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :-------------------------------------------------- -----------[dst]-------------------------------------------------------------------------------------- -----------[dst]-------------------------------------------------------------------------------------- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;.--------------------- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;.----------------------------------------------------------------------------------------- 7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya |